Jurnal Persatuan Nasional dikelola oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA GMNI). Topik dan tujuan jurnal persatuan nasional tentang nilai-nilai persatuan, politik, ekonomi kerakyatan, keadilan masyarakat dan psikologi nasional. Jurnal ini direncanakan terbit 3X dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan November.
Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI)
HERMENEUTIKA HUKUM DALAM PERSPEKTIF GADAMER-RICOEUR DAN RELEVANSINYA BAGI SISTEM HUKUM INDONESIA
Hermeneutika hukum hadir sebagai respons atas keterbatasan pembacaan hukum yang cenderung literal, terutama dalam konteks perubahan sosial yang cepat dan karakter plural sistem hukum Indonesia yang menuntut penafsiran kontekstual, historis, dan bernilai. Berangkat dari pemikiran Gadamer dan Ricoeur, pendekatan ini dipandang relevan untuk menjembatani teks hukum, penafsir, dan realitas sosial, sekaligus mengisi kesenjangan kajian yang selama ini masih dominan konseptual dan belum banyak mengaitkannya secara sistematis dengan praktik serta kekhasan hukum Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana perkembangan kerangka konseptual hermeneutika hukum dalam filsafat hukum modern, khususnya melalui pemikiran Gadamer dan Ricoeur, serta bagaimana relevansinya bagi sistem hukum Indonesia. Artikel ini selanjutnya menyimpulkan: hermeneutika hukum menegaskan bahwasanya makna hukum lahir dari dialog antara teks, penafsir, dan konteks sosial, sehingga menjadi pendekatan esensial dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik untuk mewujudkan penafsiran hukum yang adaptif, kontekstual, dan berkeadilan
Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Persatuan Nasional https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MENIMBANG PENTINGNYA HALUAN NEGARA BAGI INDONESIA RAYA
Indonesia perlu visi pembangunan yang terencana, berkelanjutan dan menyeluruh tidak hanya mengikuti masa periodesasi Presiden dan setelah presiden berganti maka berubah lagi arah pembangunannya. Visi pimpinan nasional menjadi sesuatu yang sangat penting. Pasalnya, dalam kontek bernegara dibutuhkan adanya visi, yaitu arah yang dibutuhkan setiap orang yang berada di dalamnya untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal lainnya, Visi juga merupakan Sebuah gambaran mental yang dapat memberi inspirasi, membangkitkan antusiasme, memacu semangat, memperkuat komitmen, dan menggerakkan ke arah kehidupan yang lebih baik. Kesadaran berbangsa dan bernegara perlu melihat potensi yang dimiliki berdasar pada geografi politik yang ada. Sebagaimana pendapat Napoleon, politik negara berada dalam geografinya, Begitu pula Bismarck berpendapat, Hanya satu hal yang tidak pernah berubah dalam politik-Politik negara yaitu geografinya dan Bung Karno menyampaikan, jika manusia Indonesia tidak lagi peka dan memahami potensi besar geopolitiknya maka ia akan tetap jatuh menjadi bangsa Kuli yang menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Keberadaan haluan negara sangat penting manakala pembangunan Indonesia saat ini dihadapkan pada problem diskontinuitas dan diskonektivitas. Sangatlah jelas dalam perspektif menimbang pentingnya haluan negara kembali menjadi haluan dalam berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Pasalnya, jangan sampai kemajuan Indonesia menjadi ‘jalan ditempat’. Ketergesa-gesaan dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kontek bernegara adalah dengan menghapus GBHN dengan rasionalisasi bahwa di dalam sistem Pemerintahan Presidensil yang menjadi program pembangunan adalah program-program Presiden terpilih yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan Presiden. Persoalannya kemudian adalah penyelenggara negara yang begitu kompleks tidak bisa hanya diserahkan hanya pada satu cabang kekuasaan negara yaitu Presiden tapi juga perlu melibatkan seluruh komponen negara dari representasi politik, daerah maupun golongan yang sangat beragam. Perlunya haluan negara diakomodasi lagi dalam konstitusi sangat beralasan dan memiliki dimensi yang urgen jika secara jernih melihat kembali potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu modal sosial, politik dan modal ekonomi dari letak strategis geopolitik Indonesia. Sehingga konstitusi dalam sebuah negara, keberadaannya harus mampu menjawab kebutuhan
OLIGARKI DAN BENCANA EKOLOGIS: STATE CAPTURE DALAM KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA
Oligarki dan kerusakan lingkungan di Indonesia menunjukkan keterkaitan yang semakin menguat dalam dinamika pembangunan kontemporer, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan menganalisis persoalan keterkaitan antara oligarki dan degradasi lingkungan, dengan fokus pada bagaimana konfigurasi kekuasaan memengaruhi arah kebijakan sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan menggunakan konsep state capture untuk menganalisis dominasi aktor-aktor oligarkis dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi struktural dari model pembangunan ekstraktif yang dilegitimasi melalui praktik state capture, yang memungkinkan oligarki mengarahkan kebijakan sesuai kepentingannya. Dominasi ini juga terdistribusi hingga tingkat lokal melalui mekanisme patronase elit yang memperkuat eksklusi sosial dan ketimpangan. Kondisi tersebut berdampak pada menyempitnya ruang partisipasi masyarakat, meningkatnya konflik sumber daya, serta melemahnya perlindungan lingkungan. Sehingga krisis ekologis yang terjadi mencerminkan krisis demokrasi dalam tata kelola sumber daya alam yang buruk.
DINAMIKA PRODUKSI PANGAN INDONESIA DI TENGAH KONFLIK GEOPOLITIK GLOBAL
Produksi pangan nasional dalam era ketidakpastian global tidak lagi dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor domestik seperti lahan, iklim, teknologi, dan kebijakan pertanian. Dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah, gangguan pelayaran di Laut Merah, serta potensi disrupsi jalur energi strategis seperti Selat Hormuz, memperluas determinan produksi pangan melalui mekanisme transmisi tidak langsung. Guncangan ini memengaruhi biaya produksi, distribusi, dan stabilitas pasokan melalui harga energi, ketersediaan pupuk, dan biaya logistik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika produksi beras Indonesia dalam konteks tekanan geopolitik global, mengidentifikasi mekanisme transmisinya, serta merumuskan implikasi kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada resiliensi sistem pangan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis berbasis data sekunder dari BPS, FAO, World Bank, OECD, UNCTAD, serta literatur ilmiah bereputasi. Hasil menunjukkan bahwa produksi padi Indonesia meningkat dari 53,14 juta ton GKG pada 2024 menjadi 60,21 juta ton pada 2025, seiring ekspansi luas panen dan dukungan kondisi musim. Namun, volatilitas energi, kenaikan biaya pupuk, dan gangguan logistik menegaskan peran geopolitik sebagai determinan eksternal yang memperkuat kerentanan sistem pangan. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan dari pendekatan berbasis produksi menuju pendekatan sistemik yang mengintegrasikan dimensi energi, logistik, dan risiko geopolitik guna memperkuat resiliensi pangan nasional.
KEKUATAN HUKUM PARATE EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS SITA JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN: TINJAUAN YURIDIS DARI PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM
Parate eksekusi Hak Tanggungan merupakan salah satu mekanisme eksekusi jaminan kebendaan yang keberadaannya memuat ketegangan historis antara paradigma kolonial yang menekankan efisiensi dan sistem hukum nasional yang menempatkan peradilan sebagai pengawas tindakan eksekusi. Artikel ini mengkaji dua permasalahan pokok, yakni ketentuan hukum mengenai parate eksekusi Hak Tanggungan atas sita jaminan tanah dan bangunan ditinjau dari perspektif sejarah hukum, serta kekuatan hukumnya dalam kerangka sejarah perkembangan lembaga jaminan kebendaan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dianalisis secara kualitatif terhadap perkembangan historis, doktrin, serta praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parate eksekusi merupakan adopsi langsung dari tradisi hypotheek kolonial yang secara historis menempatkan kreditor pada posisi dominan, namun mengalami transformasi seiring menguatnya prinsip judicial control dalam hukum modern. Selain itu, pelaksanaan parate eksekusi atas objek yang telah disita memiliki kekuatan hukum yang bersifat kondisional karena penguasaan yuridis atas objek berada pada pengadilan, sehingga eksekusi harus memperhatikan due process of law dan potensi benturan dengan kepentingan pihak ketiga
RESPONS PUBLIK DI MEDIA TERHADAP KOMUNIKASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN ANAK DI RUANG DIGITALan Pelindungan Anak di Ruang Digital
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas strategi komunikasi pemerintah Indonesia dalam mensosialisasikan kebijakan PP Tunas melalui Kementerian Komdigi. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan integrasi analisis konten kuantitatif terhadap 850 publikasi media selama periode 1 hingga 8 Maret 2026. Temuan menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengamankan keunggulan narasi pertama dengan lonjakan publikasi mencapai 1.600 persen pada saat pengumuman resmi. Narasi perlindungan anak mendominasi 92 persen siaran pers resmi dan diadopsi sepenuhnya oleh media konvensional dengan nada netral-informatif. Strategi pembingkaian moral ini terbukti efektif meredam resistensi publik serta menenggelamkan kritik teknis terkait penggunaan VPN yang hanya muncul sebesar 1,7 persen di media sosial. Keselarasan pesan antara otoritas negara dan media massa memperkuat penetapan agenda nasional secara signifikan. Penelitian menyimpulkan bahwa penguasaan panggung informasi sejak fase awal menjadi prasyarat mutlak keberhasilan regulasi digital yang bersifat restriktif. Kontribusi studi ini memberikan landasan bagi pengembangan manajemen reputasi institusi dan akuntabilitas informasi dalam tata kelola digital masa depan.
PENGARUH KONTEN DI MEDIA DIGITAL TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN INFORMASI GENERASI X, Y, DAN Z DI JAWA BARAT
Penelitian ini mengkaji fenomena kepercayaan informasi di tengah dominasi konten media digital yang semakin masif dan beragam, yang berpotensi memengaruhi kualitas pemahaman publik dalam konteks demokrasi digital. Fokus penelitian diarahkan pada pengaruh karakteristik konten media digital terhadap tingkat kepercayaan informasi pada Generasi X, Y, dan Z di Jawa Barat. Pertanyaan penelitian menelaah sejauh mana persepsi terhadap jenis konten, potensi risiko, dan intensitas paparan media membentuk kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder dari survei penggunaan media digital, serta kerangka teori Media Trust dan persepsi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya paparan konten tidak berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan, di mana mayoritas responden berada pada kategori cukup percaya dan ragu. Konten yang dipersepsikan berisiko, khususnya terkait kekerasan, pelanggaran norma, dan manipulasi opini, justru memperkuat sikap skeptis terhadap informasi. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antar generasi, di mana Generasi Z memiliki intensitas konsumsi tertinggi namun tingkat kepercayaan terendah, sementara Generasi X menunjukkan pola kepercayaan yang lebih selektif dan berbasis perbandingan sumber. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan informasi di era digital tidak hanya ditentukan oleh akses, tetapi oleh bagaimana konten dimaknai secara kritis oleh pengguna.
KONSTITUSIONALISME SEBAGAI INSTRUMEN STABILITAS NASIONAL DALAM MENGHADAPI DINAMIKA GEOPOLITIK
Artikel ini membahas peran konstitusionalisme sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan tidak menentu. Tekanan geopolitik global, seperti rivalitas kekuatan besar, konflik regional, serta instabilitas ekonomi internasional, kerap mendorong negara mengambil kebijakan luar biasa yang berpotensi menggeser prinsip negara hukum. Permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana konstitusionalisme diposisikan dalam sistem hukum tata negara Indonesia, bagaimana hubungan antara konstitusionalisme dan stabilitas nasional, serta bagaimana peran konstitusionalisme dalam merespons tekanan geopolitik global. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konstitusionalisme tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas nasional secara sah dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, serta bertumpu pada teori konstitusionalisme, negara hukum, dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstitusionalisme berperan penting dalam memastikan respons negara terhadap dinamika geopolitik global tetap berada dalam koridor konstitusi, sehingga stabilitas nasional yang dibangun memiliki legitimasi hukum, akuntabilitas kekuasaan, dan keberlanjutan jangka panjang.
konstitusionalisme; stabilitas nasional; geopolitik global; negara hukum; ketahanan nasional
Kevin Charlie Sheen Situmeang Kevin Charlie
PEMBELAJARAN SEJARAH SEBAGAI PRAXIS EMANSIPATORIS: PENDEKATAN PEDAGOGI KRITIS DAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
Artikel ini bertujuan merekonstruksi pembelajaran sejarah sebagai praksis emansipatoris melalui integrasi pedagogi kritis dan perspektif ekonomi kerakyatan dalam kerangka keadilan sosial. Studi ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan pembelajaran sejarah yang masih bersifat transmisif dan kurang memberikan ruang analisis terhadap relasi kuasa, distribusi sumber daya, serta dinamika ekonomi-politik yang membentuk perjalanan bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis kritis terhadap literatur internasional dan nasional yang relevan dalam bidang pendidikan sejarah, pedagogi kritis, dan ekonomi-politik pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi ekonomi, sehingga pembelajaran sejarah perlu mengintegrasikan analisis struktur distribusi, kepemilikan, dan partisipasi sosial dalam setiap fase perkembangan historis. Artikel ini merumuskan model operasional pembelajaran sejarah berbasis pedagogi kritis dan ekonomi kerakyatan yang mencakup empat dimensi utama: analisis struktur, kontekstualisasi lokal, dialog kritis, dan orientasi demokrasi ekonomi. Model ini berkontribusi secara teoretik dengan mempertemukan kajian pendidikan sejarah dan ekonomi-politik pembangunan, serta secara praktis menawarkan kerangka kurikuler yang mendorong literasi demokrasi substantif. Dengan demikian, pembelajaran sejarah diposisikan sebagai medium transformasi sosial yang berorientasi pada perwujudan keadilan sosial dalam konteks Indonesia kontemporer.
DEMOKRASI DIGITAL DAN MANIPULASI OPINI PUBLIK DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Abstrak Demokrasi digital kerap dipahami sebagai perluasan ruang partisipasi warga negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dengan asumsi bahwa teknologi mampu memperkuat transparansi dan inklusivitas politik. Namun, dalam konteks Indonesia, rendahnya literasi digital justru menjadikan ruang digital rentan terhadap disinformasi, misinformasi, dan manipulasi opini publik. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana rendahnya literasi digital memengaruhi pembentukan opini publik, dan bagaimana artificial intelligence (AI) berperan dalam memperkuat praktik manipulasi dalam demokrasi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis demokrasi digital sebagai medan relasi kuasa, pengetahuan, dan teknologi, serta mengungkap dampak penggunaan AI terhadap rasionalitas publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis wacana kritis dengan kerangka teori ruang publik dan hegemoni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI mempercepat produksi kebenaran semu melalui otomatisasi narasi dan konten sintetis, sementara ketiadaan regulasi yang komprehensif serta lemahnya pendidikan literasi digital menyebabkan publik cenderung menerima informasi tanpa verifikasi kritis. Demokrasi digital dalam kondisi ini tidak mengalami keruntuhan melalui represi langsung, melainkan melalui normalisasi kebohongan yang diterima sebagai kebenaran dan membentuk kepatuhan massal.
PARADIGMA KRITIS DALAM MENYINGKAP ISU AGRARIA DI INDONESIA
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Persatuan Nasional https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MAKNA EKSPLOITASI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XV/2017
TELAAH KRITIS ASTA CITA BERDASARKAN PERSPEKTIF POST-STRUKTURALISME FOUCAULT
Asta Cita merupakan wacana pembangunan yang mengintegrasikan visi nasional melalui sinergi lintas sector. Artikel ini m,encoba menelisik Asta Cita dengan lensa post-strukturalisme Foucault. Dengan metode critical discourse analysis, studi menunjukkan bahwa narasi delapan misi tersebut bukan sekadar cetak biru teknokratik, melainkan rezim kebenaran yang memproduksi subjek warga yang patuh, terdisiplin, dan produktif. Konsep biopolitik dioperasionalkan dalam kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan kedaulatan pangan untuk mengelola populasi tanpa kelihatan represif. Di tengah fragmen korupsi dan oligarki, Asta Cita menjadi narrative infrastructure yang mengaburkan dominasi elit. Diperlukan ruang resistensi dan partisipasi kritis agar pembangunan tak berjalan seperti orkestra tunggal tanpa suara masyarakat.
MENGUJI PERSPEKTIF HAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM “PROYEK JALAN SUTERA” DI INDONESIA*
Artikel ini membahas inisiatif Belt and Road (BRI), atau populer dikenal sebagai “Proyek Jalan Sutera” dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup, dengan fokus pada implementasinya di Indonesia. BRI sebagai proyek infrastruktur global terbesar abad ini telah menjadi sorotan karena potensi dampak positif terhadap pembangunan ekonomi sekaligus risiko terhadap kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dan studi kasus, artikel ini menunjukkan bahwa proyek-proyek BRI di Indonesia—seperti pembangunan PLTA Batang Toru, Kereta Cepat Jakarta–Bandung, serta kawasan industri Morowali—menyimpan paradoks antara ambisi pembangunan dan tantangan HAM serta lingkungan. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan BRI yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika negara dan korporasi mengintegrasikan prinsip keadilan lingkungan, UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), serta target Sustainable Development Goals (SDGs). Artikel ini merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memperkuat regulasi, mendorong transparansi, memperluas partisipasi publik, serta menuntut akuntabilitas dari pemerintah Tiongkok dan investor dalam kerangka kerja sama pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
KEPEMIMPINAN EKOSISTEM DALAM MEMPERKOKOH KETAHANAN PANGAN DI BADUY DALAM
Artikel ini menganalisis bagaimana kepemimpinan ekosistem, yakni kepemimpinan yang bekerja secara relasional, lintas-aktor, dan berorientasi keberlanjutan, bekerja di komunitas Baduy Dalam untuk menopang pertanian subsisten, ketahanan pangan, dan perlindungan lanskap adat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, analisis dokumen sekunder, dan wawancara kualitatif semi-terstruktur pada lima informan yang disamarkan: N‑A (Jaro di Baduy Dalam), N‑B (tetua adat), N‑C (Pimpinan Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Banten), N‑D (akademisi sosiologi), dan N‑E (pengamat kebudayaan). Dengan kerangka integratif SWOT yang dipadukan PESTEL, riset memetakan kekuatan (Traditional Ecological Knowledge-TEK/pikukuh, kohesi sosial, agroekologi berinput rendah), kelemahan (lahan terbatas, akses layanan, dokumentasi pengetahuan), peluang (penguatan community seed bank/leuit, indikasi geografis padi lokal, jejaring riset dan pendidikan), serta ancaman (perubahan iklim, komodifikasi budaya/over‑tourism, tekanan tenurial). Temuan utama menunjukkan bahwa duet kepemimpinan Puun–Jaro berperan sebagai pengikat pengetahuan ekologis tradisional (TEK) dengan tata kelola adaptif, sementara leuit bertindak sebagai seed/food commons yang menjaga ketahanan pangan dan sumber benih musiman. Strategi S‑O dan S‑T menonjol antara lain formalisasi leuit sebagai community seed bank adat, kode etik pariwisata berbasis daya dukung, serta penguatan forum tata-batas adat‑negara. Kontribusi ilmiah artikel ini adalah mengkaitkan praktik kepemimpinan Baduy dengan teori sistem sosial‑ekologis (SES) dan adaptive governance, sekaligus menawarkan rancangan strategi yang menghormati pikukuh namun tetap adaptif terhadap dinamika eksternal.
Perjalanan sejarah telah mencatat bahwa negara berkedaulatan rakyat telah menjadi sistem yang diterima secara universal oleh negara-negara di dunia. Begitupun di Indonesia, Pilihan demokrasi sebagi sistem bernegara di Indonesia diterjemahkan dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945. Untuk menjalankan organisasi negara, diperlukan lembaga-lembaga yang melaksanakan cabang-cabang kekuasaan, seperti yang dikenal dalam sistem Trias Politica: Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan wewenang yang jelas, dan etika bernegara mengharuskan lembaga-lembaga untuk tidak salaing campur tangan dalam kewenangannya masing-masing. Dalam sistem pemerintahan presidensial, jabatan presiden memiliki posisi yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, dalam negara demokrasi, terdapat dua domain negara, yaitu domain sipil dan domain militer. Juga yang membedakan negara demokrasi dengan negara totaliter adalah adanya jabatan-jabatan di negara yang dapat diisi oleh setiap warga negara dengan hak yang setara, sesuai pilihan mereka. Jabatan-jabatan ini dapat berupa jabatan karir, maupun jabatan politik. Oleh karena itu, ketika membicarakan jabatan yang mendapat kepercayaan publik, jelas bahwa publik memiliki hak untuk menilai. Jika publik sudah kehilangan trust (kepercayaan) terhadap seseorang yang memegang jabatan tersebut.
STRATEGI POPULISM PROGRESSIVE MARHENIMSESOSIO DEMOKRASI DAN SOSIO – DIGITAL
Tulisan ini membahas meningkatnya populisme kanan di Indonesia yang memanfaatkan politik identitas berbasis rasial, keagamaan, dan kesukuan, yang berpotensi memperburuk polarisasi sosial. Populisme ini sering didorong oleh tokoh politik, pendakwah radikal, dan kelompok ekstrem, terutama melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari politik kelas menuju politik identitas yang lebih sektarian, yang berisiko menumbuhkan ketegangan sosial. Dalam kerangka ini, ruang publik ideal menurut Jürgen Habermas seharusnya menjadi tempat untuk menciptakan keadilan sosial dan inklusivitas. Sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal, tulisan ini mengusulkan konsep demokrasi deliberatif dan sosio-demokrasi, yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam diskursus politik untuk mencapai keadilan sosial. Demokrasi deliberatif fokus pada penguatan solidaritas sosial, sementara sosio-demokrasi menekankan kebebasan politik dan ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi populisme kanan, penting bagi kaum marhenis untuk memperkuat politik kelas dan mengedepankan narasi inklusif. Selain itu, peran media sosial dan kolabor
DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON DI PILKADA KABUPATEN BARITO UTARA AKIBAT POLITIK UANG: ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 telah menimbulkan diskursus hukum yang signifikan karena menjatuhkan sanksi diskualifikasi kepada dua pasangan calon secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis bagaimana pengaturan politik uang di dalam Undang-Undang tentang Pilkada; dan kedua, bagaimana substansi pertimbangan hukum dan amar putusan hakim MK dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, terutama dalam konteks pelanggaran politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta menilai pendekatan interpretasi konstitusi yang digunakan MK, sekaligus meninjau ketentuan larangan politik uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, larangan politik uang telah tegas diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, di mana merupakan instrumen konstitusional untuk menjaga kedaulatan rakyat dan integritas pemilu dengan sanksi administratif maupun pidana yang tegas. Dan kedua, pertimbangan hakim MK dan amar putusannya dalam Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 telah tepat dan sesungguhnya mengarah bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara, tetapi oleh proses pemilu yang bersih, adil, dan berintegritas.
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024
MEMBANGUN LUMBUNG PANGAN DESA DAN BULOG MENJADI OFFTAKER PANGAN
Hak Cipta (c) 2024 Jurnal Persatuan Nasional https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PANCASILA SEBAGAI SUMBERPATRIOTISME DAN NASIONALISME KEBANGSAAN
PENGUATAN PANCASILA DALAM PERSFEKTIF KEBANGSAAN
KONSTITUSIONALISME GLOBAL: MEMPERKUAT JARINGAN PERADILAN TRANSNASIONAL UNTUK PERDAMAIAN DAN DEMOKRASI
Kebijakan dan Inovasi Meningkatkan Produksi Beras
Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Sebagai Bagian dari Nation and Character Building
Upaya Merajut Kebangsaan di Wilayah Perbatasan Melalui Transformasi Digital Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Investasi Infrastruktur Air Bersih Pipa di Indonesia, Renungan 79 Tahun Indonesia Merdeka